Pertanggungjawaban badan dan pejabat pemerintahan dalam pengembalian kerugian negara menurut Pasal 20 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Responsibility of officers and government officials in the return of state losses Article 20 Paragraph (5) and (6) Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration

Pengantar ilmu hukum administrasi negara

Perencanaan pembangunan hukum nasional (PPHN) bidang hukum administrasi negara

Aspek-aspek yuridis dari fungsi, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dari ketua-ketua Rt. dan Rw. di Jakarta berdasrkan keputusan Gubernur kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 156 Tahun 1980 (suatu tinjauan dari hukum adminstrasi Negara)

Rekonstruksi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Kesehatan Terhadap Implementasi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Perawat Di Daerah Terpencil: Studi Perawat Di Puskesmas Kec. Seko, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan = Reconstruction of State Administrative Law and Health Law Regarding the Implementation of Delegation Medical Authority from Doctors to Nurses in Remote Areas: A Study of Nurses at the Seko Sub-district Health Center, North Luwu Regency, South Sulawesi