Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga (analisis kasus: putusan nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.) = Legal consequences of the marriage agreements that are not registered toward the third parties (analysis of court verdict number: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn)

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin yang belum diselesaikan terhadap perkawinan yang dilangsungkan terlebih dahulu (Studi kasus putusan No. 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim) = The legal consequences of the unfinished prenuptial agreement in making towards a mariage that has been done first (Case study of court verdict numner 201/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim)

Pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan : analisis putusan Mahkamah Agung nomor 598 PK/PDT/2016 = Nullification of the prenuptial agreement caused by unregistered prenuptial agreement : analysis on the supreme court judgement number 598 PK/PDT/2016

Aspek perjanjian perkawinan dalam pewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata = Aspect of the prenuptial agreement in inheritance according to indonesian civil code