Tugas dan wewenang hakim pemeriksa/pemutus perkara, hakim pengawas dan kurator/pengurus menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 yuncto undang-undang nomor 4 tahun 1998

Tinjauan HPI atas perkara-perkara kepailitan (analisa berdasarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Hukum kepailitan: berdasarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: dilengkapi dengan UU no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang