Kedaulatan rakyat dalam pembentukan kebijakan publik (Studi kasus: partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Hukum Dari Perspektif Perundang-Undangan = Decisions Of The People's Conscious Assembly As a Legal Product From a Legislation Perspective

Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Formil Konstitusionalitas Undang-Undang = Analysis of the Position of the Law on the Formation of Legislation as a Benchmark in the Formal Testing of the Constitutionality of Laws

Beberapa masalah hukum tatanegara Indonesia

Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 71A undang-undang nomor 15 tahun 2019 dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun 2019-2024 = Carry over of the law-making process according to article 71A act No. 15 of 2019 of the Indonesia house of representatives period 2014-2019 to period 2019-2024