Kemajemukan Kewenangan Pengadilan Sebagai Dasar Pembatalan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 Pk/Pdt/2021) = The Multiplicity of Court Jurisdiction as the Basis for the Cancellation of Land Ownership Rights (Case Study: Supreme Court Decision No. 796 Pk/Pdt/2021)

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Kedudukan PPAT dalam peralihan hak milik atas tanah bagi Kelompok Tionghoa di Yogyakarta: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 PK/PDT/2020 = The position of PPAT in the transfer of ownership rights for Chinese Groups in Yogyakarta: Case study of Supreme Court Decision Number 825 PK/PDT/2020

Pelepasan Hak atas Tanah dengan Subjek Anak dibawah Umur tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/PDT/2021) = Release of Land Rights with Minor Subjects without Court Determination (Study of Supreme Court Decision Number 1211 K/PDT/2021)

Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri Yogyakarta N0 71/PDT.G/1999/PN.YK dan putusan pengadilan tinggi Yogyakarta N0. 59/PDT/2005/PTY