Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang (analisis ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi) = Decree of the people s consultative assembly as the legal basis in law making process (analysis of the decree of the people s consultative assembly of the republic of indonesia number XVI/MP/1998 on political economy in term of democracy economy) / Kuntari

Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbentuk beschikking tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden terpilih = The people's consultative assembly's decree in the form of beschikking towards the assignation of elected president and vice president

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NOMOR I/MPR/2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 / Majelis Permusyawaratan Rakyat