Kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di daerah berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = The government authority in spatial planning based on article 18 clause 2 and clause 5 the 1945 constitution of the Republic of Indonesia

Evaluasi Penyimpangan Pelaksanaan Tata Ruang DKI Jakarta = Evaluation of Disparity in Implementation of Spatial Planning in DKI Jakarta

Monograf implikasi model hierarki BITZ : konsep penataan ruang wilayah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

Konservasi lahan dan penataan ruang : kebijakan penetapan kawasan sebagai upaya perlindungan sumber dala alam

Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah : dalam konteks UUPA - UUPR - UUPLH