Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)

Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pembatalan Sertipikat Akibat Pewarisan Cacat Hukum Yang Menjadi Objek Jaminan Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Bali Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin) = The Responsibility of Land Deed Official For Annulment of Land Title Deed Due to Legal Defect Inheritance as Loan Collateral (Study Of Gianyar Bali District Court Decisions Number 24/Pdt.G/2017/PN Gin)

Bentuk dan substansi cacat yuridis akta pejabat pembuat akta tanah kajian dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti: studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps = Form and substance of judicial defect deed land titles registrator study in the perspectives of cancellation and degradation strength evidence: study on Denpasar District Court Decision Number 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)