Analisis yuridis perbaikan sistim remunerasi pegawai negeri sipil RI

Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara = The obligation to suspend the appointment of commissioners and members of non-structural institutions with the status of civil servants based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus

Pemenuhan hak pegawai negeri sipil untuk masuk menjadi anggota/pengurus partai politik

Pengkajian dan penyusunan pola karier pegawai badan kepegawaian negara (pusat dan kanreg)

PP No.10 tahun 1979 dan SE BAKN No. 02/SE/1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil dan PP No. 15 tahun 1979 dan SE BAKN No. 03/SE/1980 tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil