Strategi advokasi kelompok masyarakat sipil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum = Civil society organization advocacy strategy in The Establishment of Law Number 7 of 2017 Concerning General Election.

Media massa dan isu perempuan politik: analisis framing kebijakan afirmatif kuota 30% pencalonan perempuan di legislatif dalam Republika Online pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 = Mass media and women in politics issues: framing analysis of affirmative policy 30% quota for women legislative candidates on Republika Online in 2009 and 2014 legislative elections

Disparitas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) = The Disparity in Handling Violations of the Administration of Elections for Governors, Regents and Mayors in Law Number 10 of 2016 and Handling of Violations of Election Administration in Law Number 7 of 2017 by the Election Supervisory Body (Bawaslu)

Peran fraksi-fraksi DPR RI periode 2014-2019 dalam perumusan ambang batas parlemen dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum = The role of factions of the house of representatives of the republic of indonesia DPR RI of 2014-2019 period in the formulation of parliamentary thresholds in law number 7 of 2017 on general election

Pertarungan partai besar vs partai kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) = Power Struggle big parties vs small parties to the Formulation the Presidential Thereshold on Election Law of Number 7 of 2017 on General Election in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI)