UI - Disertasi (Membership) :: Kembali

UI - Disertasi (Membership) :: Kembali

Judul Implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru : Pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan daerah otonom baru di Provinsi Gorontalo
Nomor Panggil D726
Pengarang
Pengarang/kontributor lain
Penerbitan 2007
Program Studi
 Info Lainnya
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text (rdacontent)
Tipe Media unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
Tipe Carrier volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Deskripsi Fisik x, 269 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1 (Membership)
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
  • Tampilan MARC
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
D726 07-17-677602368 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20461057
ABSTRAK
Pemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasi
kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atas
berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasi
kebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayah
seringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktif
atau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untuk
menggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketiga
faktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom baru.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasi
implementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasi
pemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan dengan
menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yang
terkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dan
dengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukur
berdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yang
mendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasis
partisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal;
kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^
kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaian
hasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksana
secara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkan
untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumber
keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah.
Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
otonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensi
dan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaian
dan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasi
diwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan oleh
instansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintah
daerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yang
mewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaian
yang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasis
kinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas
pemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembaga
secara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagai
perekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciri
demokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yang
dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkan
hati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunan
daerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktor
kebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilai
probabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data.
Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam model
implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan,
model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama
"dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksi
model deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tiga
dimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensi
model implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politik
dan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks
implementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasi
pendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruh
kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan pada
pemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konsep
pemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.
Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperoleh
hasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastruktur
yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah.
Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yang
dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur
(organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannya
adalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agar
sinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyat
miskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanya
untuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.


ABSTRACT
"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend that
conveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it also
answered various problems appeared in administering the local government in
Indonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause,
which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles set
to emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif of
Regional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives or
merely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factor
of policy, organization, and environment on successful in administering the new
regional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation on
structural relation between said three determined factors and its influence on
successful to oversee the new regional government.
This study conducted based on quantitative analysis method and design
evaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee in
the organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Data
gathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview.
Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) and
availed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.
Successful administering the new regional autonomy government measured
by completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representative
institution in support to establish democracy climate and lessons learnt society based
on civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair,
institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervision
and monitoring as a base tool to assess regional development, management for
public service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable,
competent personnel to support the administer local government, and availability
funding for regional development.
Policy, organization, and environment to implement the policy have been
positively influenced and significant on successful overseeing new autonomy of
regional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy,
consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing and
adjustment that occurred through implementation of the policy. In addition,
organization represented by main task and clear function to be implemented by
regional government institution; intra activity and inter unit organization of local
government coordinated and synchronized between another. Availability of
organization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnel
system based on competencies; compensation system based on performance and
availability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover,
environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal and
vertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of local
government. Local political aspect characterized by democratize based on civil
participation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally,
modeling equation relationship between factor policy, organization, and environment
and its influence on successful managing new autonomy local government has shown
probability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were no
significant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrix
data.
Theoretical implication from the research strengthened combination element
in model implementation policy as political and administration process, relevance
model, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility of
new dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy that
apparently strengthening the descriptive model determined system as a result of
implementation policy findings. Three dimension in system model determining policy
implementation complemented on current model implementation policy, especially
political and administration process model that only covered the dimension of policy
content and dimension of policy context. Methodologically, this research supported
relevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policy
influence, organization, and environment for successful administering new autonomy
regional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment of
prerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept of
entrepreneurial government based on institutional innovation.
Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained the
result of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successful
administering regional autonomy government supported by conducive infrastructure
for policy implementation in regional government context. Implication of the policy
that policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect that
pemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regional
autonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasing
position for certain parties in the region.
004
020
022
040LibUI ind rda
041ind
049[07-17-677602368]
053[07-17-677602368]
082
090D726
100Tarigan, Antonius, author
110
111
240
245|a Implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru : Pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan daerah otonom baru di Provinsi Gorontalo |c
246
250
260
260|a |b |c 2007
270
300x, 269 pages : illustration ; 28 cm + appendix
310
321
336text (rdacontent)
337unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
338volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
340
362
490
500
502Disertasi
504pages 260-269
515
520ABSTRAK
Pemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasi kebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayah seringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktif atau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untuk menggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketiga faktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasi implementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasi pemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dan dengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukur berdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yang mendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasis partisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal; kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^ kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaian hasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksana secara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensi dan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaian dan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasi diwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintah daerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yang mewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaian yang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasis kinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembaga secara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagai perekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciri demokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkan hati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunan daerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilai probabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data. Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan, model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama "dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksi model deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tiga dimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensi model implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politik dan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks implementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasi pendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konsep pemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan. Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperoleh hasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastruktur yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur (organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannya adalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agar sinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyat miskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanya untuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.
ABSTRACT
"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend that conveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it also answered various problems appeared in administering the local government in Indonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause, which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles set to emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif of Regional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives or merely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factor of policy, organization, and environment on successful in administering the new regional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation on structural relation between said three determined factors and its influence on successful to oversee the new regional government. This study conducted based on quantitative analysis method and design evaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee in the organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Data gathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview. Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) and availed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument. Successful administering the new regional autonomy government measured by completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representative institution in support to establish democracy climate and lessons learnt society based on civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair, institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervision and monitoring as a base tool to assess regional development, management for public service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable, competent personnel to support the administer local government, and availability funding for regional development. Policy, organization, and environment to implement the policy have been positively influenced and significant on successful overseeing new autonomy of regional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy, consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing and adjustment that occurred through implementation of the policy. In addition, organization represented by main task and clear function to be implemented by regional government institution; intra activity and inter unit organization of local government coordinated and synchronized between another. Availability of organization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnel system based on competencies; compensation system based on performance and availability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover, environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal and vertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of local government. Local political aspect characterized by democratize based on civil participation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally, modeling equation relationship between factor policy, organization, and environment and its influence on successful managing new autonomy local government has shown probability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were no significant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrix data. Theoretical implication from the research strengthened combination element in model implementation policy as political and administration process, relevance model, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility of new dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy that apparently strengthening the descriptive model determined system as a result of implementation policy findings. Three dimension in system model determining policy implementation complemented on current model implementation policy, especially political and administration process model that only covered the dimension of policy content and dimension of policy context. Methodologically, this research supported relevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policy influence, organization, and environment for successful administering new autonomy regional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment of prerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept of entrepreneurial government based on institutional innovation. Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained the result of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successful administering regional autonomy government supported by conducive infrastructure for policy implementation in regional government context. Implication of the policy that policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect that pemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regional autonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasing position for certain parties in the region.
533
534
536
546Bahasa Indonesia
590[Deposit]
650
653
700Azhar Kasim, promotor; Surya Dharma, co-promotor; Bambang Shergi Laksmono, co-promotor
710Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
711
850Universitas Indonesia
852Perpustakaan UI, Lantai 3
856
866
900
902
903[]