Objek penelitian kebijakan ini adalah 31 Sekolah Dasar (SD) Negeri diwilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi lawn Tengah. Keberadaan beberapa SD dalam satu wilayah desa dengan jumlah siswa per kelas yang tidak optimal, dan di sisi lain belum terpenuhinya jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan masing-masing sekolah, merupakan inefisensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Altematif untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan adalah melalui kebijakan total regrouping, managerial regrouping, dan resource sharing.Pada tahun ajaran 2005/2006 di Kecamatan Kedungbanteng terdapat 31 SD Negeri. Untuk mengetahui jumlah sekolah optimal, sekaligus mencari banyaknya sekolah yang hares digabung, dilakukan analisis kuantitatif dengan model Linear Programming. Perhitungan jumlah sekolah otpimal mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Proses regrouping mempertimbangkan jarak antar sekolah, serta dampak politis-psikologis apabila kebijakan ini diberlakukan. Hasil perhitungan Linear Programming menunjukkan, jumlah sekolah otpimal di Kecamatan Kedungbanteng adalah 19 buah, terdiri dari 14 Sekolah ripe A (kapasitas 480 siswa) dan lima Sekolah Tipe B (kapasitas 240 siswa). Dengan perhitungan Linear Programming dan mempertimbangkan jarak antar sekolah, setiap desa membutuhkan satu Sekolah Tipe A; lima desa di antaranya membutuhkan dua sekolah sekaligus (Tipe A dan Tipe B). Perbedaan kebutuhan sekolah disebabkan oleo perbedaan jumlah penduduk usia sekolah di desa bersangkutan. Mengingat bagi sekolah tertentu kebijakan regrouping belum memungkinkan, maka dalam jangka pendek dapat dilakukan resource sharing.Selain bermanfaat pada efisiensi tenaga kependidikan, implikasi kebijakan regrouping adalah lepasnya jabatan Kepala Sekolah bagi sekolah-sekolah yang harus digabung. Pihak paling yang merasakan. dampak kebijakan regrouping adalah pars Kepala Sekolah yang saat ini menjabat. Dari hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan: (I) perlunya pemberlakuan kebijakan regrouping dan resource sharing sebagai upaya efisiensi sumber daya kependidikan; (2) sosialisasi intensif bagi jajaran tenaga kependidikan mengenai jabatan Kepala Sekolah menurut Peraturan Bupati Ban yumas Nomor 33 tahun 2005 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan (3) perlunya kajian studi lanjutan yang membahas kebijakan regrouping dikaitkan dengan biaya (cost). dan kualitas output.