Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi, sekaligus menunjukkan keseriusannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk perundang-undangan dan perangkat turunannya segera diimplementasikan agar dapat diketahui output dan outcome-nya.

---

This thesis to be aimed for discussing phase of a policy formulation (criminal politic) in President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research used a qualitative approachment with to be completed description desaign.The research shows that policy formulation on criminology in President Megawati Soekarnoputri era consisted of legislation and law sets to be made as something enough and appropriate for fighting against corruption besides of showing its seriousness. The research suggests that production of legislation and its sets have to be implemented as soon as possible to be known output and outcome of it.