Sejak dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, banyak perusahaan-perusahaan yang merasakan dampaknya yang berakibat kesulitan untuk melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam hal memenuhi kewajiban membayar kepada kreditur. Kewajiban membayar sejumlah uang dalam kepailitan disebut utang inilah yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga muncul upaya pihak kreditur untuk mempailitkan debiturnya.Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksudkan dengan "utang". Penjelasan Pasal 1 ayat 1 hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya. Ketiadaan pengertian ini membuka penafsiran yang berbeda tentang arti utang diantara kreditur, debitur, pengacara dan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian perpustakaan, dan dari beberapa putusan pailit menunjukan telah terjadinya penafsiran yang berbeda tentang pengertian utang antara hakim Pengadilan Niaga, hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Dapat disimpulkan bahwa semua ini akibat dari kelemahan Undang-undang Kepailitan itu sendiri yang tidak memberikan definisi tentang utang. Demi kepastian hukum maka pengertian utang harus didefinisikan karena kepastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kepailitan sangat diperlukan bagi Indonesia yang tengah melakukan perbaikan ekonomi.