ABSTRAKAnak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak
mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan
keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Dimata KHI dan UU
1/1974 terdapat perbedaan pengaturan mengenai anak luar kawin, sehingga dalam
penerapannya pun berbeda. Tesis ini membahas mengenai efektifitas putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap KHI dan UU 1/1974, serta akibat dari putusan itu
dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah
biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan
secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam
KHI dan UU 1/1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, putusan tersebut
tidak wajib diikuti selama bertentangan dengan ajaran agama.
ABATRACT
The children who are born on unregistered marriage do not have a civil
relationship with their biological father. The existence of Constitutional Court
Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship of
children who born out of wedlock with their biological father. There are
differences between the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1
of 1974 on regulatory and enforcement regarding children born out of wedlock.
The thesis discussed about the effectiveness of Constitutional Court Decision
Number 46/PUU-VIII/2010 against the compilation of Islamic Law and Marriage
Law Number 1 of 1974, including the consequences of the decision toward the
right of children born out of wedlock to inherit from their father. The thesis
concluded that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has
deviated from the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of
1974 on children born out of wedlock regulation thus the decision is not
compulsory to be adhered as long as it is contrary to the religion.
