Penelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara PerseroanTerbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian inimembahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenanganmelakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembagamana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Perseroyang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitianpembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangannegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenangmemeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagailembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategiskeuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dankemanfaatan keuangan negara

---

Abstract
This thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK?sexamination object as a result from the vast context of state finances in the Lawno.17/2003 on State Finances. This research will focus on two mainproblems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct externalexamination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that hasthe authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keepmaintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders.The method used in this research is juridical-normative which has its bearings onsecondary data, this research will also be presented in the form of descriptiveanalyctical.The result of this research shows that the fact that BPK is given theauthority to conduct external examinations upon BUMN Persero is theconsequence of the legislators? inaccuracies in understanding the philosophy ofstate finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorizedinstitution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which isselected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (GeneralMeeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limitedto conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, whichincludes policy, programs, objective and the utilization of state finance.