Analisa terhadap pemeriksaan BUMN persero oleh akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan dari segi hukum keuangan publik = Analysis upon the examination of state owned enterprise between public accountant and audit board from the legal prespective of public finance law

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) = The authority of Badan Pemeriksa Keuangan to do the auditing activity for subsidiary company of Badan Usaha Milik Negara

Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik dalam proses audit keuangan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero dari sudut hukum keuangan publik : analisis terhadap undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Persero Melalui Kewenangan Menteri Bumn Selaku Rapat Umum Pemegang Saham dan Wakil Negara Dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Utilization of Good Corporate Governance in the Management of State-Owned Enterprises of Persero through the Authority of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders and State Representatives in State Assets Seperated Based on Legal Theory of Public Finance