Pelacuran merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah pelacuran, menyebabkan para pelacur belum bisa diperlakukan menurut aturan hukum yang formil. Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengancamkan pidana terhadap pelacur. Keterbatasan KUHP menjangkau masalah pelacuran telah memungkinkan daerah-daerah tertentu di Indonesia seperti DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah untuk menanggulanginya. Persoalannya mulai timbul, manakala para pelacur yang telah terkena penertiban oleh aparat terkait karena melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 (pasal 24 dan pasal 25) tersebut tidak diproses menurut aturan hukum pidana formil, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Daerah dimaksud. Penyidikan terhadap para pelanggar yang terkena penertiban tersebut tetap dilakukan, yang dicatat dalam “blanko Case Study” atau biodata sebagai bahan rujukan apakah ia termasuk pelacur atau bukan. Dalam hal penuntutan disidang pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan terhadap para pelacur tersebut, menurut data dari Dinas Bintal Spiritual dan Kesos serta Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta belum pernah ada yang disidangkan. Pemerintah DKI Jakarta hanya memberikan suatu kebijakan dalam menanggulangi masalah pelacuran dengan melakukan rehabilitasi dengan sistem panti selama 3 (tiga) bulan. Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini setidaknya memberikan suatu diskripsi yang logis untuk menjawab bahwa sudah saatnya kepastian hukum itu ditegakkan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang kejahatan kesusilaan terutama pelacuran, semoga.