UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan boedel pailit berkaitan dengan kompetensi, tugas dan wewenang kurator = The implementation of administration and settlement of bankruptcy estate relates to competency, duties and authority of curator / Cakra Tirta Perkasa

Cakra Tirta Perkasa; Rosa Agustina, supervisor (Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

ABSTRAK
Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang
nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah
Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan
Hakim Pengawas. Sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugasnya,
Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam
rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan
peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi. Kurator
bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan
tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit. Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karena
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Mengingat
peran Kurator yang sangat penting, maka Kreditor dalam melakukan pengusulan
Kurator haruslah dilakukan dengan cermat dan seksama agar Kurator yang
diusulkan memiliki kompetensi serta profesional dalam menjalankan tugasnya
dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

ABSTRACT
This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public
official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative
analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is
given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The
notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or
interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that
in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor
authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a
notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and
meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be
fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law,
making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code,
things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed
and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary
public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of
notary public.

 File Digital: 1

Shelf
 T36789-Cakra Tirta Perkasaa.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T36789
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 84 pages : illustration ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T36789 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20349104
Cover