Hukum kepailitan: berdasarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: dilengkapi dengan UU no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi = Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit

Peranan kurator dalam pelaksanaan putusan pailit menurut undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan

Prosedur pencabutan kepailitan oleh kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: studi kasus putusan Mahkamah Agung no. 1037.K/PDT.SUS/2010 = Bankruptcy revocation procedure by the receiver pursuant to law number 37 year 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation (law no. 37/2014): a case study of the Indonesian Supreme Court verdict number 1037.K/PDT.SUS/2010

Hukum pailit: dalam teori dan praktek edisi revisi (disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004)