Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif harmonisasi landasan Konstitusionalitas UUD NRI 1945 dengan Peraturan Perundang-Undangan sektoral. Disamping itu juga membahas mengenai sejauh mana komitmen negara dalam mewujudkan pertanggungjawaban negara berdasarkan peraturanperundang-undangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sejarah. Dan sebagai kesimpulan bahwa pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara normatif dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, Kehutanan dan Sumber Daya Air saling bertentangan dengan semangat Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945. Dan pada aspek yang lain ternyata dari segi tugas, fungsi dan tujuan negara, komitmen pertanggungjawaban negara dalam bentuk perundang-undanggan lingkungan jauh dari harapan yang diinginkan serta berimplikasi pada kegagalan negara dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

Focus of this research is state responsibility of the right to a good and healthy environment in the perspective of harmonization basis between UUD NRI 1945 and sectoral legislation. Besides it, this thesis also discusses the state's commitment in realizing it’s responsibility under the rules. By using conceptual, legislation, and history approach, this thesis is a normative research. The author found that the state responsibility of the right to a good and healthy environment in The Coal and Minerals Act, The Forestry Act and The Water Resources Act does not appropriate with the spirit of Article 28 H par. (1), Article 33 par. (3) and (4) UUD NRI 1945. In the other aspects, based on its function and purpose, commitments of the state responsibility in the form of environmental legislation is far from the desired expectations and implications for the failed state to realize the right to a good and healthy environment.