ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (KAJIAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) = Anti Strategic Lawsuits Against Public Participation (Anti SLAPP) as A Protection of the Right to Good and Healthy Environment (Study of Article 66 of Law No. 32 of 2009 Concerning Environmental Management and Protection)

Tinjauan Pertanggungjawaban Negara Myanmar Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Etnis Rohingnya Berdasarkan Doctrine of Imputability = "Overview of Myanmar State Responsibility for Violations Rohingnya Ethnic Human Rights Based on Doctrine of Imputability"

Pertanggungjawaban pengguna jasa konstruksi terhadap klaim tambahan biaya untuk penyesuaian harga kontrak yang dibuat berdasarkan harga satuan dalam perspektif itikad baik = The responsibility of construction service user towards additional cost claims for contract price adjustment based on unit price contract in good faith perspective

Penegakan hukum hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik melalui Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) = Law enforcement of constitutional right of Indonesia citizen to get good public service by the Ombudsman of the republik of Indonesia

Tanggung jawab kantor lelang atas pelaksanaan lelang hak tanggungan dibawah harga pasar : studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar terkait Putusan Mahkamah Agung Perkara nomor 1962 K/Pdt/2011 = The responsibility of auction office against the dependants right auction below market price : case study Makassar State Assets and Auction Service Office related to Supreme Court Decision number 1962 K/Pdt/2011 / Ria Karini