Masyarakat dalam menjalankan kegiatan membutuhkan peran Notaris dalam hal membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hokum agar hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat akta dapat terpenuhi, terutama terkait pembuktian dimuka hakim dalam pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan kehendak dari para pihak, selanjutnya Notaris mengkonstantir keinginan para pihak kedalam suatu akta dengan berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004. Dalam kasus yang dibahas penulis, Notaris dalam membuat akta melakukan penyimpangan, dimana akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat Notaris HS ditandatangani para pihak diluar wilayah jabatan notaris pada hari yang berbeda tanpa persetujuan salah satu pihak. Menurut penulis penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris H.S telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan. Tidak terdapat kesepakatan salah satu pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut juga mengakibatkan tidak dipenuhinya syarat subyektif di dalam perjanjian, sehingga akta dapat dibatalkan. Pihak yang dirugikan dapat memintakan pembatalan melalui pengadilan. Akibat dari dibatalkannya akta perjanjian pengikatan jual beli oleh pengadilan maka akan kembali kekeadaan semula.