[ABSTRAKPara pakar ilmu hukum memberikan peristilahan berbeda-beda terhadap jaminan perorangan bagi kredit yang diterima oleh debitor dari kreditor dengan istilah "jaminan perorangan" yang berarti juga "penanggung hutang", "perjanjian jaminan" dan "penjaminan" atau "jaminan pribadi" (personal guarantee) sebagai terminologi untuk suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Penelitian ini memilih fokus permasalahan tentang Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengendalian kredit bank terkait dengan tanggungjawab pemegang saham Perseroan Terbatas serta akibat hukum bagi pemegang saham pemberi Personal Guarantee. Metodanya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan data skunder sebagai sumber utama yang dihubungkan dengan fakta pada data primer dengan tipe penelitian deskriptif explanatoir. Disimpulkan, PBI No. 7/2/2005, PBI No. 8/2/2006 dan PBI No. 9/6/2007 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum guna mencegah macetnya penyaluran kredit bank dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Akibat hukum bagi pemegang saham yang memberikan jaminan pribadi adalah sebagai pemegang saham terbatas terhadap modal yang disertakannya tetapi pemberi jaminan dianggap sebagai pihak ketiga yang memberikan penanggungan terhadap kredit PT terhadap bank.

---

ABSTRACT

, The expert in the law gives a different terminology depending on individual

guarantees for credits received by the debtor from creditors with the term "personal

assurance'' which means also" for debts "," Security Agreement "and" guarantee "or"

personal guarantee "(personal guarantee) as the term for an agreement by which a

third party, in the debtor’s, thier agreement bind themselves to satisfy the debt,

when the man himself does not fulfill as referred to in Article 1820 of the Civil Code.

This study chose to focus on issues related to the Bank Indonesia Regulation control

of bank credit associated with the responsibility of the Company's shareholders as

well as the legal consequences for Limited shareholders Personal Guarantee giver.

Using the method makes research normative with secondary data as the primary

source of which is connected with the facts on primary data with descriptive type

explanatoir. Concluded, PBI. 7/2/2005, PBI. 08.02.2006 and PBI. 09/06/2007 on

Asset Quality of Commercial Banks in order to prevent the breakdown of bank loans

in relation to the provisions of Article 3 paragraph (1) which states that shareholders

are only responsible for payment of all shares and does not cover personal

possessions. Legal consequences for shareholders who provide personal guarantees

as a shareholder is limited to the inclusion of capital but the insurer considered as

third parties who provide underwriting to credit to bank.]