ABSTRAK
Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahasbagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisiberpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakankonsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasiHabermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahuifaktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi inimenunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untukmembangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanyakomersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahandibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraanpemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakanpolitik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu olehkoalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Mediapenyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasiIndonesia yang berkualitas

---

ABSTRAK
This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising canfunction as a public sphere of election according Habermas’s conception. Inaddition, it also discusses how the ownership structure of commercial televisionand commercial political advertising will influence the public sphere ofelection. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere anddiscourse analysis according to Habermas's theory of communication action, aswell as the political economy of communication approach to determine thestructural factors that influence the public sphere of election. The results of thisstudy stated that the party political advertising in legislative election dominatedby advertising imagery that failed to build a public sphere of election.Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration ofmedia ownership has resulted media bias to a particular politicalparty. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to theelection contributed to the political bias of media practices. In this case there hasbeen a colonization of public sphere in the legislative election by a coalitionbetween the party political elite and the media elite for their politicalinterests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build thequality of democracy in Indonesia.