UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi terkait penanganan tindak pidana pencucian uang = The authority of corruption eradication commision kpk in money laundering / Nena Esse Nurasifa

Nena Esse Nurasifa; Sitompul, Chudry, supervisor; Pane, Thorkis, examiner; Hasril Hertanto, examiner; Febby Munier Nelson, examiner; Sri Laksmi Anindita, examiner ([Publisher not identified] , 2015)
 Abstrak
ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk
oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi, karena perlunya suatu upaya luar biasa untuk untuk mengatasi,
menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Apabila melihat kinerja
dari Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa kasus tindak pidana korupsi yang
ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kasus Djoko Susilo, Jaksa
Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam dakwaannya juga mendakwakan Pasal
Tindak Pidana Pencucian Uang kepada para terdakwa. Skripsi ini akan membahas
lebih lanjut terkait dengan bagaimana kewenangan penyidikan KPK atas tindak
pidana pencucian uang sebelum adanya tindak pidana korupsi simulator sim yang
didakwakan kepada Djoko Susilo didasarkan pada Undang-Undang Tindak
Pidana Pencucian Uang dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUXII/
2015 telah tepat dalam memberikan kewenangan penuntutan tindak pidana
pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT
Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution established by Act
No. 32 of 2010 on the Corruption Eradication Commission, because the need for
an extraordinary effort to to cope with, overcome, and eradicate corruption in
Indonesia. When looking at the performance of the Corruption Eradication
Commission in some cases of corruption handled by the KPK as the case of Djoko
Susilo, KPK prosecutor, the indictment also accuse Money Laundering Section to
the defendant. This paper will discuss more related to how the authority of KPK
investigation on money laundering before the driving licence simulator corruption
of which the accused to Djoko Susilo based on the Law on Money Laundering
and whether the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2015 has the
right to authorize the prosecution of money laundering to the Corruption
Eradication Commission.
 File Digital: 1
Shelf
 S61106-Nena Esse Nurasifa.pdf ::
 Metadata
No. Panggil : S61106
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online source
Deskripsi Fisik : xi, 180 pages ; 30 cm
Catatan Bibliografi : pages 173-180
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S61106 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413710