ABSTRAKBerdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan KPK diberikan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri penyidiknya. Dalam kasus ini menarik karena terdapat putusan Praperadilan yang dalam meyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap sauatu perkara tindak pidana korupsi dengan alasan tidak terpenuhinya kewenangan sebagaimana yang disebut dalam UUKPK tersebut. Padahal perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lantas, apakah terdapat upaya hukum bagi KPK untuk tetap dapat menyidik perkara tersebut dengan dasar hukum yang dimiliki.

---

ABSTRACTAccording to the legislation UU No. 30 of 2002 concerning commissioner (UUKPK) , KPK authorities investigating which includes; a.law enforcement officials , organizers of the state , and another man have anything to do with corruption conducted by law enforcement officials or state government; b.get attention that disturbs residents; c.Include the state a loss at least of Rp .1.000.000.000,00 ( one billion rupiah ) , and the KPK given authorities to lift and dismiss own investigation .In the case of this is interesting because there is a verdict which in Pre-trial that decision said that kpk have not authority to carry investigation against one case of criminal acts of corruption by reason of non-compliance of authority as called for in the UUKPK .In fact on the case is in the process of the investigation by the KPK .Traffic unit of , of whether there are legal remedy to the KPK to could still investigated on the case with legal basis of owned.