Penurunan kinerja PNS penyebab utamanya yaitu pemberian gaji dan tidak adanya tunjangan kinerja yang mencukupi. Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 serta Keputusan Ketua MA No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tunjangan kinerja (Remunerasi) dalam peningkatan kinerja pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan Kuantitatif, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan menyebarkan Kuesioner didalam Instansi Badan Pengawasan Mahkamah Agung - RI.Skala yang digunakan adalah skala likert. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rank Spearman.hasil penelitian ini yaitu remunerasi yang diberikan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhubungan secara signifikan terhadap kinerja PNS.

---

The decline in the performance of civil servants are the main cause of salaries and the absence of adequate performance benefits.Remuneration for aparratur MA and judicial bodies under came into effect on September 1, 2007, based on Presidential Decree No. 19 of 2008 and Decree No. Chief Justice 128 / KMA / SK / VIII / 2014 on Special Benefit Performance in the Environment Servants Supreme Court and the Courts are Being Underneath. The purpose of this research is to analyze the effect of alimony (Remuneration) performance improvements on the supervision of the Supreme Court of Indonesia.

This research uses a Quantitative approach to the study, with data collection methods with the interview Questionnaire and spread in the body of the Supreme Court's Oversight Agencies-RI. The scale used is Likert scale.Data analysis technique used in this research is the method of Spearman Rank. the results of this research that remuneration Supervisory Board of the Supreme Court significantly related to the performance of civil servants.