RSKO merupakan RS milik Kementerian Kesehatan yang menerapkan sistem remunerasi sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem remunerasi yang dapat diterima oleh stakeholder di RSKO Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem remunerasi saat ini sudah memenuhi prinsip kepatutan namun belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan, belum transparan serta belum tersosialisasi dengan baik. Nilai nominal remunerasi yang kecil, kesenjangan antara remunerasi yang diterima dengan tunjangan kinerja Kementerian Kesehatan dan rasa kurang dihargai menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem remunerasi. Disarankan kepada RSKO untuk melakukan evaluasi sistem remunerasi secara berkala dan meningkatkan PNBP.

---

RSKO is a hospital that belongs to Ministry of Health that have been implementing remuneration system since 2014. Purpose of this study is to identify a remuneration system that accepted by stakeholder in RSKO Jakarta. This research is qualitative with case study. The current remuneration system already meets the principles of decency but not currently meet the eligibility principles and fairness. Low nominal value of remuneration, the gap between remuneration in RSKO with performance allowance in Ministry of Health and feeling less appreciated caused dissatisfaction of the remuneration system. RSKO have to evaluate periodically the remuneration system and raise the revenue.