ABSTRAK
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatianadalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris danPPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiupaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawabNotaris dan PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan, dan implikasiterhadap akta yang dibatalkan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengantipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan ialahdata sekunder dan data primer melalui wawancara sebagai data pendukung, bahanhukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian iniadalah studi dokumen disamping itu juga dilakukan wawancara dengannarasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehinggahasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Hasil dari penelitian iniadalah upaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagainorma etik yaitu dengan mematuhi segala peraturan peraturan yang terkait dengankewajiban dan larangan bagi Notaris maupun PPAT. Tanggung jawab Notaris danPPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim apabila berkaitan dengan syaratformil akta maka Notaris dan PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi sesuaiketentuan pasal 85 UUJN, namun apabila berkaitan dengan syarat materil, makahal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Faktor-faktor yang menjadi penyebabsuatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalahdengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu aktayaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalamPasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACT
Cancellation of notaries certificate within civil suit at Surabaya district court (casestudy of RI Supreme Court Verdict number 143 PK/PDT/2016). The principle ofprudence is one of the most important principles that must be implemented byNotary/PPAT in carrying out their positions as referred to in Article 16 paragraph1 of the Law of Notary. This study aims to determine the efforts of Notary/PPATin applying prudential principles, the responsibility of Notary/PPAT against thedeeds annulled by the Court, and the implication of the deed is canceled. This thesisresearch type is normative research, with normative juridical approach method,meaning that this research tends to use primary law material and secondary lawmaterial. The nature of this research is descriptive analytical. Data analysis is doneby collecting primary data and secondary data. Furthermore, qualitative evaluationand analysis were conducted to discuss problems based on legislation. Thedescription of the results of the analysis is described qualitatively by usinginterpretation and legal logic to obtain a new picture or to reinforce an existingpicture to answer the problem and make useful conclusions and suggestions. Theresult of this research is the effort of Notary and PPAT in applying the prudentialprinciple as ethical norm that is by obeying all regulation rules related to obligationand prohibition for Notary and PPAT. The responsibility of a Notary/PPAT on adeed canceled by a judge when it relates to the formal requirement of the deed, suchNotary/PPAT may be liable to sanctions in accordance with the provisions ofarticle 85 UUJN, but if it relates to material requirements, it is not the responsibilityof the Notary. Factors that cause a deed to be canceled or can be canceled by thecourt decision is the non-fulfillment of material requirements and formalrequirements in a deed is a subjective requirement and objective terms of theagreement as set forth in Article 1320 of the Civil Code.