"
ABSTRACT"
'Pada prakteknya dalam proses penghunian dan pengelolaan rumah susun kerap terjadi permasalahan antara lain sengketa antara penghuni dan badan pengelola. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan listrik dimana pada rumah susun seringkali terjadi ancaman pemadaman listrik yang menjadi alat atau instrumen pemaksaan kehendak badan pengelola apabila para penghuni tidak bersedia membayar tarif listrik yang ditetapkan secara sepihak oleh badan pengelola. Dengan latar belakang tersebut, perlu diketahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penetapan tarif listrik pada rumah susun di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah antara lain apakah penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun dan ketenagalistrikan sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Metode peneltian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City yang dilakukan oleh badan pengelola merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun maupun ketenagalistrikan belum terlaksana dengan baik khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Disarankan agar pemerintah segera melakukan perancangan peraturan pelaksana dari undang- undang rumah susun dan perubahan pada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan serta membentuk suatu lembaga independen yang melakukan fungsi pengawasan pengelolaan rumah susun.
"
"
"
ABSTRACT"I
n practice in the process of residential and apartment management often occurs problems such as disputes between occupants and management bodies. One of the most frequent disputes is about the management of electricity where in the apartments often there is a threat of power outages that become the tool or instrument of the coercion of the governing body if the residents are not willing to pay the electricity tariffs set unilaterally by the governing body. With this background, we need to know the regulations related to the determination of electricity tariffs on apartment in Indonesia. The problem formulation of this research is whether the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment has been in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and whether the implementation of the legislation concerning the housing and electricity has provided legal protection for the consumers of the home unit stacking. The method of research conducted is analytical descriptive. data collection tool is primary data that is document study and interview. Secondary data were collected through literature study and through normative juridical approach. The result of the research shows that the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment by the management agency is an action which is not in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and the implementation of the regulation concerning the apartment and electricity has not been well implemented, especially in providing legal protection for consumers of apartment units. It is suggested that the government immediately draft the implementing regulations of the apartments legislation and amendment to the regulation of electricity and also establish an independent institution that performs the function of supervising the management of the apartments.
