ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada bank dalam suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang memiliki itikad tidak baik. Dalam beberapa ketentuan hukum di bidang perbankan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan nasabah sebagai konsumen dibandingkan dengan mengatur perlindungan hukum bank sebagai pelaku usaha.Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi bank dalam hubungan hukum dengan nasabahnya dan bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dimana ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Agung menjadi bahan hukum primer untuk dianalisis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen, dimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen yang masih memperhatikan kepentingan Bank, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan konsumen dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum kepada bank atas adanya nasabah yang tidak memiliki itikad baik kiranya menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011 telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mengamanahkan perlindungan pelaku usaha, sehingga majelis hakim dalam mengambil keputusan pengadilan dalam perkara perlindungan konsumen terlebih dahulu menempatkan bank dan nasabah sebagai pihak yang melakukan suatu perjanjian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang satu sama lain.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal protection to the bank in a legal relationship between the bank and its customers who have bad faith. In some legal provisions in the field of banking more regulate on the protection of customers as consumers than by regulating the legal protection of banks as business actors. For that problem in this research is how the principle of legal protection for banks in legal relations with their customers and how the conformity of Supreme Court Decision Number 769 K Pdt.Sus 2011 with the provisions of Law Number 8 1999 and the applicable provisions. This research is a study that uses literature juridical normative study, where the provisions of the law and the decision of the Supreme Court becomes the primary legal material for analysis. The legal provisions analyzed are the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority related to consumer protection, whereby Bank Indonesia regulates the protection of consumers who still pay attention to the interests of the Bank, while the Financial Services Authority more regulates the protection of consumers than the protection of business actors, thus legal protection to the top banks the existence of customers who do not have good faith would be the concern of the Financial Services Authority. The Supreme Court Decision Number 769 K Pdt.Sus 2011 has been in line with the Consumer Protection Act which mandates the protection of business actors, so that the judges in taking the court decision in the consumer protection case first put the bank and the customer as the party making an agreement so that have equal rights and obligations with each other.