Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi. dalam asuransi berbasis digital. Dalam membahas materi pokok, penulis menggunakan metode penelitian yuridis - normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik yang paling baik dalam asuransi berbasis digital dilakukan sejak tertanggung melakukan registrasi pada aplikasi asuransi secara digital dan tertanggung wajib mengungkapkan seluruh informasi yang terkait dengan objek asuransi dan mengikuti setiap tahap aplikasi asuransi secara digital. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas asuransi berbasis digital dalam hal terjadi sengketa klaim telah diberikan dan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa penanggung wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, terjangkau, dan adil. Selanjutnya Pasal 18 POJK Nomor 23 / POJK.05 / 2015 yang memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat perusahaan asuransi berselisih. resolusi melalui pengadilan. Kemudian permasalahan hukum pada asuransi berbasis digital terkait dengan masih adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ringkasan polis dalam bentuk hardcopy kepada tertanggung, penerapan customer due diligence pada asuransi jiwa digital yang masih sulit dilakukan apabila yang diasuransikan adalah pemilik manfaat, dan penjualan produk asuransi secara digital oleh aggregator insurance yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rapid development of technology and information causes insurance companies to sell their products (insurance policies) digitally. The main problem in this research is how to apply the principles of good faith in the digital-based insurance closing process, how to protect the insured in the event of a claim dispute in a digital-based insurance agreement, and what legal problems occur. in digital based insurance. In discussing the subject matter, the author uses juridical - normative research methods with qualitative data analysis. The results of the study concluded that the best application of the principle of good faith in digital-based insurance is carried out since the insured registers the insurance application digitally and the insured must disclose all information related to the object of insurance and follow each stage of the insurance application digitally. Legal protection for the insured for digital-based insurance in the event of a claim dispute has been provided and is regulated in Article 31 paragraph (3) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, that insurers are required to handle claims through a fast, simple, affordable, and fair process. Furthermore, Article 18 POJK Number 23 / POJK.05 / 2015 which gives the Insured the option to choose a dispute resolution institution in court or outside the court, and does not limit court elections to only district courts where the insurance company disputes. resolution through court. Then the legal problems in digital-based insurance are related to the insurer still having the obligation to provide a hardcopy of the policy summary to the insured, the application of customer due diligence in digital life insurance which is still difficult to do if the insured is the beneficial owner, and the sale of insurance products digitally by the aggregator insurance that has not been registered with the Financial Services Authority.