Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memanfaatkan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang guna mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Salah satu produk kekayaan intelektual yang sangat berkembang saat ini adalah konten video yang diunggah pada platform Youtube. Konten Youtube termasuk sebagai karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta sejak konten Youtube tersebut dibuat. Hak cipta sendiri merupakan kebendaan dalam yang diatur secara sui generis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pengaturan secara sui generis memang akan membedakan hak cipta dengan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi sebagai suatu kebendaan hak cipta pun memberikan hak-hak kebendaan salah satunya hak untuk dijaminkan. Akan tetapi, pada praktiknya kekayaan intelektual secara umum hanya terbatas menjadi objek jaminan pelengkap dikarenakan keraguan lembaga pemberi pinjaman dalam perihal valuasi nilai objek kekayaan intelektual yang berkorelasi dengan apakah objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual setelah dilakukan eksekusi dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana tata cara eksekusi dan valuasi konten Youtube sebagai karya hak cipta dijadikan objek jaminan utang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitiatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif akan menjelaskan bagaimana pengaturan saat ini mengenai eksekusi dan valuasi konten Youtube sebagai kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang serta penerapan praktiknya yang ideal di lapangan dimana masih diperlukan beberapa peraturan pelaksanaannya untuk melengkapi praktik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam PP No. 24 Tahun 2022.

---

Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 as implementing regulations for Law no. 24 of 2019 concerning the Creative Economy provides intellectual property-based financing facilities that utilize intellectual property products as collateral for debt to obtain credit from financial institutions. One of the highly developed intellectual property products today is video content uploaded on the Youtube platform. Youtube content is included as a cinematographic work that is protected by copyright since the Youtube content was created. Copyright itself is an property rights that is regulated as a sui generis in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as an intangible movable object. Regulations in a sui generis manner will indeed distinguish copyright from property rights stipulated in the Indonesian’s Civil Code, but as an object, copyright also provides property rights, one of which is the right to be guaranteed. However, in practice intellectual property is generally limited to being a complementary object of collateral due to doubts by the lending institution regarding the valuation of the value of the intellectual property object which correlates with whether the object of debt guarantee in the form of intellectual property after execution can repay the loan that has been granted by the financial institution. Therefore, the author will examine how the procedures for executing and valuing Youtube content as copyrighted works are used as collateral for debt. Research conducted by the author with descriptive research through a qualitative approach in the form of juridical-normative research will explain how the current arrangements regarding the execution and valuation of Youtube content as intellectual property to be used as objects of debt guarantees and the application of ideal practices in the field which several implementing regulations are still needed to complement the practice of intellectual property-based financing in PP no. 24 of 2022.