Keberadaan Akta Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan sebelum terjadinya Jual Beli. Hal ini dikarenakan seringkali adanya proses yang harus dilengkapi dalam jual beli yang belum bisa terpenuhi/terselesaikan oleh karena itu dibutuhkan untuk dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dari Notaris. Akan tetapi diperlukan adanya tanda tangan oleh para pihak yang memiliki hak untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli tersebut. Hal ini kerap terjadi masalah terhadap penandatanganan akta yang dimana pada penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sda, dimana Notaris sudah membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dimana pemilik asli sama sekali tidak merasa melakukan penandatanganan tersebut. Maka dari itu, bagaimana tanggung jawab notaris dan keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli serta akibat hukum yang timbul terhadap notaris  merupakan rumusan masalah yang hendak dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis kualitatif. 

---

The existence of a Sale and Purchase Binding Deed issued by a Notary in practice plays an important role in the implementation prior to the Sale and Purchase. This is because often there is a process that must be completed in buying and selling that cannot be fulfilled/completed, therefore it is necessary to make the Sale and Purchase Binding Deed from a Notary. However, a signature is required by the parties who have the right to sign the Sale and Purchase Binding Deed. This often occurs when there is a problem with signing the deed which in this study raised the case that occurred in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 92/Pdt.G/2021/PN Sda, where the Notary has made a Sale and Purchase Binding Deed and a Selling Authorization in which the original owner is the same. did not feel like doing the signing. Therefore, how is the responsibility of the notary and the validity of the Sale and Purchase Binding Deed and the legal consequences that arise against the notary are the formulation of the problem to be analyzed using juridical research methods and qualitative analysis.