Flora Elisabeth
Keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
 UI - Tesis Membership
Viona Ansila Domini
Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keabsahan tanda tangan dan identitas penghadap dalam pembuatan akta (studi putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Responsibility of notary/Land Titles Registrar (PPAT) on the validity of parties signature and identity in the making of deed (study of verdict of the Jakarta Capital City High Court Number 10/PID/2018/PT.DKI)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership
Stephanie Clara Laurika Asfin Ronisinta
Akibat hukum penyalahgunaan tanda tangan pada akta jual beli tanah yang mengakibatkan isi akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/PDT/2017/PT. BDG) = Legal consequences of signature abused on notarial sale and purchase agreement of deed that leads to the contents of the deed not in accordance with the wishes of the parties (Study of High Court of Bandung Verdict Number 444/PDT/2017/PT.BDG).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership
Megawati
Keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta studi kasus putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi Sumatera Selatan nomor 03 pts mj pwn provsumateraselatan viii 2 = The validity of the deed of legal aid organizations without the presence and signed by attendance s name that written in the deed case study notary regional supervisory board verdict province of south sumatera number 03 pts mj pwn Prov Sumatera Selatan VI
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Luhftia Puti Saras Asih
Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership