ulisan ini menganalisis pengaruh keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA No. 2/2019) terhadap putusan dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh pekerja kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. SEMA No. 2/2019 memberikan petunjuk kepada majelis hakim pengadilan niaga dalam hal terdapat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pekerja kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar dan tidak memberikan petunjuk dalam hal pekerja mengajukan permohonan PKPU kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar. Dalam praktiknya hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum karena dalam beberapa putusan, permohonan PKPU yang diajukan oleh pekerja kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar ditolak dengan alasan SEMA No. 2/2019 tidak mengatur permohonan PKPU yang diajukan pekerja kepada pemberi kerja. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU tidak melarang pekerja untuk mengajukan permohonan PKPU kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar, sehingga penafsiran SEMA No. 2/2019 oleh hakim dalam beberapa putusan bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU.

---

This article analyzes the impact of the Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA No. 2/2019) on decisions regarding the application for suspension of payment filed by employees against employers based on unpaid employee rights. This research is composed using doctrinal research methods. SEMA No. 2/2019 provides guidance to commercial court judges in the event of a bankruptcy declaration application filed by employees against employers based on unpaid employee rights and does not provide guidance in cases where employees file a suspension of payment application against employers based on unpaid employee rights. In practice, this has led to legal uncertainty because, in several decisions, the suspension of payment application filed by employees against employers based on unpaid employee rights was rejected on the grounds that SEMA No. 2/2019 does not regulate suspension of payment applications filed by employees against employers. This has caused legal uncertainty because the Bankruptcy and Suspension of Payment Law does not prohibit employees from filing a suspension of payment application against employers based on unpaid employee rights, thus the interpretation of SEMA No. 2/2019 by judges in several decisions contradicts the Bankruptcy and Suspension of Payment Law.