Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggungjawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Hasil analisa adalah bahwa titipan pembayaran BPHTB bukan merupakan kewenangan PPAT melainkan kewajiban dari wajib pajak. Penerimaan titipan pembayaran BPHTB berdasarkan kebiasaan yang dituangkan dalam konsep pemberian kuasa. Adanya titipan pembayaran BPHTB yang diterima oleh PPAT, melahirkan tanggung jawab bagi PPAT baik secara pidana, perdata, administrasi maupun kode etik. Perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan PPAT AN melanggar hukum sehingga PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dapat digugat untuk mengganti kerugian secara perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dari aspek administrasi dapat dikenakan sanksi administrasi dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPHTB, dan pelanggaran kode etik jabatan PPAT dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT.

---

This research discusses the case study of the Semarang District Court Decision Number 738/Pid.B/2018/PN SMG on the actions of the Land Deed Making Official (PPAT) who did not complete the processing of the payment of the Tax for the Acquisition of Rights on Land and Buildings (BPHTB) which had been entrusted by the client. This led to the criminal act of embezzlement of tax money committed by PPAT so that the client suffered a loss. The issues raised are regarding the authority of the PPAT in receiving the deposit of BPHTB tax payments and the responsibility of the PPAT in evading BPHTB taxes in the sale and purchase transactions of land and building rights. To answer these problems, normative juridical research methods are used, the research typology used is prescriptive. The result of the analysis is that the deposit of BPHTB payments is not the authority of the PPAT but the obligation of the taxpayer. Acceptance of deposited BPHTB payments based on regular practices as outlined in the concept of power of attorney. The existence of a deposit of BPHTB payments received by PPAT creates responsibility for PPAT both in criminal, civil administration and code of ethics. The act of tax evasion of BPHTB by PPAT AN violates the law so that PPAT must be held criminally responsible for his actions for violating Article 374 of the Criminal Code and Article 2 Paragraph (1) of the PTPK Law, can be sued for civil compensation for fulfilling the elements of an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code, from the administrative aspect, administrative sanctions can be imposed in Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law, and violations of the PPAT position code of ethics with a sanction in the form of dishonorable discharge from membership of the IPPAT association as stipulated in Article 6 of the PPAT Code of Ethics.