Gianesha Pratama
Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership
Eugenia Liliawati Mulyono
Peraturan perundang-undangan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Harvarindo, 1998
 Buku Teks SO
Yasser Mandela
Tinjauan hukum pengelakan pajak (tax evasion) sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara di Indonesia: studi kasus pemakaian faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong = Legal review on tax evasion as an act resulting to the state loss in indonesia case study on the usage of fake taxe invoice in Cibinong Tax Office / Yasser Mandela
2015
 UI - Skripsi Membership
Adrie Suteja
Implementasi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah: studi kasus Kota Bukittinggi = Implementation of collecting tax on acquisition of land and building (BPHTB) as local tax: case study Bukittinggi City
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi Membership
Adrie Suteja
Implementasi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah: studi kasus Kota Bukittinggi = Implementation of collecting tax on acquisition of land and building (BPHTB) as local tax: case study Bukittinggi City
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi Membership