Notaris tidak boleh melaksanakan tugas di luar kewenangan jabatan Notaris demi menghindari potensi penyalahgunaan jabatannya, namun ditemukan pada praktiknya tugas Notaris mendapat tuntutan masyarakat lebih daripada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Indonesia. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada pengaturan tentang kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga akibat hukum dari pelanggaran terhadap jabatan Notaris terkait kasus penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlakuan Notaris dalam menguasai barang milik kliennya tidak diatur secara jelas dan tegas sebagai bagian kewenangan Notaris dalam ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Perbuatan penggelapan barang milik klien yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya mengakibatkan Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, perdata dengan mengganti rugi kerugian yang timbul dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c UUJN dan diberhentikan dari keanggotaan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris apabila ia dikenakan sanksi pemberhentian karena telah melanggar UUJN.

---

Notaries may not carry out tasks outside the authority of the Notary's position in order to avoid potential abuse of his position, but it is found in practice that the duties of a Notary get more demands from the community than what is regulated in Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2014 concerning the Position of a Notary (UUJN) and the Indonesian Notary Code of Ethics. For this reason, the problem raised in this research is the regulation of the authority, obligations and prohibitions of Notaries in carrying out their positions according to legal provisions in Indonesia. In addition, there are also legal consequences of violating the position of a Notary related to the embezzlement case in the Bandung District Court Decision No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. From the results of the study it was found that the Notary's treatment in controlling his client's property was not explicitly regulated as part of the Notary's authority in the provisions of the UUJN and the Notary Code of Ethics. The act of embezzling the client's belongings carried out by the Notary in carrying out his position causes the Notary to be held accountable for his actions both criminally and imprisoned for violating Article 374 of the Criminal Code regarding the crime of embezzlement, and administratively, namely the sanction of dishonorable dismissal from his position as stipulated in Article 12 letter c UUJN and dismissed from the membership of the Association as regulated in Article 6 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics if he is subject to a sanction of dismissal because he has violated the UUJN.