Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani

Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Oleh Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 55/PDT/2019/PT BDG) = Legal Protection for Clients Over Torts Claims Filed By a Notary Who Has Sentenced for Embezzlement Criminal Act (Study of the Bandung High Court Decision No. 55/PDT/2019/PT BDG)

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. = The Responsibility of A Notary to the Deed Void by the Law (Case Study on Mamuju District Court Decree Number 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Makasar Decree Number1544/Pid.B/2019/ Pn.Mks)

Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas Titipan Uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby) = Responsibilities of a Notary as a Public Official for Entrusted Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) Which Resulted in the Crime of Embezzlement (Case Study of Surabaya District Court Decision Number 210/Pid.B/2022/PN Sby)

Akibat Hukum atas Pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 89/PID.B/2020/PN DPS) = Legal Consequences Against Notaries Who Forged Sale and Purchase Binding Agreement Deeds and Authorization to Sell (Case Study of Denpasar District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/Pn Dps)