Hasil Pencarian

Ditemukan 769 dokumen yang sesuai dengan query

Halif, author

Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal / Halif

ABSTRAK
Dalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mei Susanto, author

Kebijakan moderasi pidana mati / Mei Susanto, Ajie Ramdan

ABSTRACT
Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (retensionis) dan yang ingin menghapus (abolisionis) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan a quo dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sihombing, Eka NAM, author

Perkembangan kewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah / Eka NAM Sihombing

ABSTRACT
Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Cut Memi, author

Penyelesaian sengketa kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan / Cut Memi

ABSTRAK
Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library