Hasil Pencarian

Ditemukan 193 dokumen yang sesuai dengan query

Aryani Dewi Lengkana, author

Kredit dalam rangka kredit kelayakan usaha pada Bank Rakyat Indonesia

Pada awal Oktober 1995, Pemerintah memperkenalkan skim kredit baru yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang diberi nama Kredit Kelayakan Usaha atau disingkat KKU. Sesuai dengan namanya, dasar penilaian pemberian kredit ini dititikberatkan pada kelayakan usaha penerima kredit, dan bukan dititikberatkan pada ada atau tidak adanya agunan tambahan. Kebijakan mengenai pemberian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20716

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Esti Widyastuti, author

Pelaksanaan perjanjian kredit dan jaminan kredit pemilikan rumah pada Bank Lippo

Beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan serta perkembangan Lembaga. Perbankan di negara kita patut dibanggakan. Dimana Lembaga Perbankan sebagai salah satu sistem keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan dan mengembangkan pembangunan khususnya di dalam konteks. perekonomian Indonesia. Usaha pokok daripada Lembaga Perbankan di Indonesia adalah menarik dana dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20711

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ismalia, author

Aspek-aspek hukum jual beli rumah dengan fasilitas KPR BTN

Pada awal Pelita II Pemerintah mulai meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan perumahan rakyat dengan memperkenalkan sistem Kredit Pemilikan Rumah. Untuk melaksanakan proyek pembangunan perumahan rakyat tersebut, maka pada tanggal 29 Januari 1974 Menteri Keuangan menunjuk Bank Tabungan Negara sebagai Bank Pemerintah yang mendapat tugas khusus untuk membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada pembeli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20727

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aris Susanto, author

Segi yuridis hak tanggungan sebagai pengikatan jaminan dalam pelaksanaan kredit 'A' di Bank 'X'

Dalam suatu perjanjian kredit dibutuhkan suatu jaminan. Kreditur membuat suatu jaminan yang merupakan suatu jaminan tambahan demi keamanan prestasi yang telah diberikannya. Hak Tanggungan yang merupakan lembaga jaminan untuk benda yang tidak bergerak, yang menggantikan kedudukan Hipotik di bidang tanah serta Credietverband setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20733

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elvira Hanum, author

Tinjuan yuridis mengenai penggunaan hak pakai oleh orang asing sebagai jaminan dalam pemberian kredit bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tantang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka diperkirakan akan banyak permohonan Hak Pakai atas tanah Negara yang diajukan oleh Warga Negara Asing yang merasa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20743

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Linda Widiyanti, author

Pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sesuai dengan judulhya, skripsi ini bermaksud memberikan gambaran mengenai masalah pelaksanaan pengikatan jaminan kredit yang berupa tanah dengan dibebani. Hak Tanggungan dalam hal ini di PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Selain itu juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20744

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dicky Deniawan, author

Hubungan antara pembaharuan hutang (novasi) dengan jaminan hak tanggungan dalam praktek pemberian kredit di Bank Jabar Cabang Tangerang

Perjanjian kredit merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan perbankan. Dalam suatu perjanjian kredit, bank bertindak sebagai kreditur, dengan meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah, yang bertindak sebagai debitur. Hubungan antara bank dan debitur dalam kegiatan kredit melahirkan suatu hubungan utang piutang. Untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka bank akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20747

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Azwari, author

Masalah jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dengan berlakunnya Undang-undang Hak Tanggungan

Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Skripsi, Agustus, 1996. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20756

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rusma Dwiyana, author

Pertanggungjawaban bank terhadap simpanan dana nasabah ditinjau dari sudut undang-undang No. 7 tahun 1992

Menurut Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari fungsi tersebut maka kegiatan operasional bank tidak terlepas dari dana milik masyarakat. Sehingga dapat di katakan bahwa tanpa dana milik masyarakat maka bank tidak akan berarti apa-apa. Untuk memperoleh dana masyarakat ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

S20760

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Donna E. D. Meilynda, author

Tinjauan yuridis terhadap implikasi hak pakai sebagai jaminan pelunasan KPR oleh orang asing pada Bank 'X'

Depok: Universitas Indonesia,

S20762

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian