Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query
Meutia Bianinda, author
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yaitu Bank Mandiri berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte yang terkandung dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Filosofi yang mendasari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte adalah prinsip keadilan. Tidak adil jika...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Shania Khairunnisa, author
Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Dante Priadi, author
Dalam Skripsi ini dikaji mengenai Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Randy Suwenli, author
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58145
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Prakoso Johannes, author
Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54823
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Devia Anindita Putri, author
Kepailitan adalah debitur yang sedang berada dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar utangnya kepada kreditur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Karyawan/pekerja ialah salah satu pihak yang pada kala suatu perusahaan dipailitkan, namun seringkali pengusaha mengabaikan hak konstitusionalnya karyawan/pekerja tersebut dalam proses kepailitan. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penulisan ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dony Prananda, author
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan tentang pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sangat ringkas dan tidak didukung dengan rangkaian ketentuan serta penjelasan lainnya didalam kaidah tersebut yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bewani Octavianisa Masrurah, author
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Deta Marshavidia, author
Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit dan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, antara lain : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, serta eksistensi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25318
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Satriana Dewandari, author
Terdapat dua undang-undang yang mengatur permasalahan kepailitan setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) serta Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Di dalam kedua undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga yang berhak memeriksa dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S406
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
