Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Michaell Yose Andersen, author
Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Kabupaten Badung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = Juridical Analysis of Bankruptcy of Village-Owned Enterprises (Bum Desa) In Badung Regency Viewed From The Perspective of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kris Lihardo Aksana Sijabat, author
Tindakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah mencabut ijin dari perusahaan pailit walaupun telah dinyatakan going concern oleh Pengadilan. = The action of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) which has revoked the permit from a bankrupt company even though it has been declared a going concern by the Court.
Asas kelangsungan usaha (Going Concern) merupakan salah satu asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perusahaan yang telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya tidak selalu berakhir dengan pemberesan, dimana peluang supaya usaha kembali dilanjutkan masih dimungkinkan dan tentu dengan tujuan untuk meningkatkan boedel...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Heru Putra Dewantara, author
Tumpang Tindih Sita Umum Atas Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg Dan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst = Overlap Between General Confiscation of Bankruptcy and Marital Confiscation of Joint Property Arising From Marriage Based On Commercial Court Decision Number 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg and 22/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta milik debitor pailit. Sita umum hanya dapat diletakkan satu kali diatas satu objek sita. Sita umum juga dapat diletakkan atas benda yang dimiliki bersama-sama dalam persatuan harta bersama perkawinan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Aura Akhman, author
Asas Lex Specialis Dikaitkan dengan Masa Stay dengan Hak Tanggungan dalam Kepailitan Kaitannya dengan Kreditur Separatis. = Lex Specialist Principle Attributed to Stay Period in the manner of mortgage in Bankruptcy; in relation to separatist creditor.
Dalam dunia bisnis, waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang terdapat pada pengaturan Masa Stay dalam kepailitan bukanlah waktu yang pendek. Dalam praktik, biasanya yang mempunyai atau yang memegang hak tanggungan sangat membutuhkan percepatan perputaran modal. Percepatan perputaran modal ini akan berakibat pada keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ananda Fathima Awanis, author
Analisis yuridis permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pemegang polis asuransi untuk kasus PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi kasus Putusan No. 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Jkt. Pst) = Juridical analysis of requests for suspension of debt payment obligations (PKPU) by insurance policyholder for The PKPU case of PT. Kresna Life Insurance (Case study Decision No. 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Jkt. Pst).
Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam hal pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 223 UUK-PKPU hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Menteri Keuangan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan amanat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tinjauan yuridis actio Paulina sebagai perlindungan hak kriditur terhadap debitur pailit / oleh Banu Windyasmoro
Universitas Indonesia, 2000
S23553
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Hirmawati Fanny
Risiko bisnis dari kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero (Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019) = Business Risk on Bankruptcy of PT Kertas Leces (Persero) in State-Owned Enterprise (Judicial Review of the Supreme Court Number 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019) / Hirmawati Fanny Tampubolon
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah putusan PK Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima sehingga mengakibatkan PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan dalam keadaan pailit dan risiko bisnis yang ditimbulkan dari Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan...
2019
T53773
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan peraturan perundang-undangan: kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, percepatan pemberantasan korupsi
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005
364.132 2 IND h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Meidyca Febriandila, author
Analisis penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga menurut hukum islam = Analysis of the settlement of non performing finance disputes on sharia bank stalled in commercial courts according to islamic law
ABSTRAK
Pembiayaan merupakan salah satu produk dari bank syariah. Namun, permasalahan muncul ketika sengketa pembiayaan macet pada bank syariah diselesaikan di pengadilan niaga yang bukan merupakan lembaga pengadilan Islam. Dari masalah ini analisis difokuskan pada bagaimana pembiayaan pada bank syariah ditinjau dari hukum Islam, bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
M. Vinny Sritanti, author
Pemisahan tugas dan tanggung jawab kurator dan direksi dalam kepailitan suatu perseroan terbatas terbuka
Keadaan pailit tidak menyebabkan debitor pailit menjadi kehilangan kecakapannya bertindak karena kepailitan hanya mencakup dan berkenaan dengan harta kekayaan milik debitor pailit, demi hukum kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit beralih kepada Kurator namun kepemilikan harta pailit tetap berada pada debitor pailit. Pernyataan pailit...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18385
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8   >>