Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 119 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dwiko Arief Prayogi, author
Kurator merupakan pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga sebagai orang yang mengurus kegiatan usaha debitor dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit agar kreditor mendapatkan pelunasan piutangnya. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk selalu bertindak demi kepentingan para pihak, baik itu kreditor maupun debitor. Segala tindakan yang dilakukan kurator harus dilaksanakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yusin Yanasriksa Halintari, author
Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Hendry William, author
Kegiatan ekonomi antar negara membuka pintu bagi para pelaku bisnis untuk dapat memiliki aset atau kekayaan yang tersebar di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, semakin tumbuh juga potensi dalam hal terjadinya sebuah perkara kebangkrutan lintas batas/cross-border insolvency. Dalam hal untuk menghadapi kemajuan dalam globalisasi perekonomian, maka instrumen hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sondang, Esther Melinia, author
Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arindra Maharany, author
Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S317
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Meutia Bianinda, author
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yaitu Bank Mandiri berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte yang terkandung dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Filosofi yang mendasari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte adalah prinsip keadilan. Tidak adil jika...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shania Khairunnisa, author
Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Dante Priadi, author
Dalam Skripsi ini dikaji mengenai Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Suwenli, author
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58145
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Prakoso Johannes, author
Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54823
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>