Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
Damanik, Febryna Maringga, author
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S24951
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Fredy Hartanto, author
Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dari definisi penanggungan utang dapat dilihat terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17334
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vindy Olyvia, author
BUMN adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum serta modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai badan usaha, BUMN memiliki kekayaannya sendiri yang terpisah dari keuangan negara. Kekayaan tersebut diatur menurut hukum perdata, termasuk hukum kepailitan. Karenanya BUMN memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum privat lain dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Santianna, author
Salah satu syarat dalam permohonan kepailitan adalah adanya jumlah minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktik perjanjian perbankan, telah lazim dikenal adanya klausul events of defaults yang menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji maka saat itu pula seluruh utangnya menjadi jatuh waktu, dan dapat ditagih....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23873
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Indra Setiawan, author
Pengertian Pemborongan Pekerjaan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah tidak memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum para pihak dalam perjanjian. Pengertian tersebut lebih mencerminkan pemborongan pekerjaan sebagai perjanjian sepihak, bukan sebagai perjanjian timbal balik. Hal ini akhir nya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat perselisihan atas dasar perjanjian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S21005
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ernita Meilani, author
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam hal penyelesaian utang piutang serta untuk meneruskan kegiatan usahanya. Peraturan Kepailitan Stb 1905 No. 217 jo . Stb 1906 No. 348 dipandang sudah tidak memadai lagi untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
S20999
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Vinny Sritanti, author
Keadaan pailit tidak menyebabkan debitor pailit menjadi kehilangan kecakapannya bertindak karena kepailitan hanya mencakup dan berkenaan dengan harta kekayaan milik debitor pailit, demi hukum kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit beralih kepada Kurator namun kepemilikan harta pailit tetap berada pada debitor pailit.
Pernyataan pailit...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18385
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Fitriani, author
Perseroan terbatas adalah salah satu subjek hukum berbentuk badan hukum yang di kenal dalam hukum perusahaan Indonesia. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat digugat pailit. Dalam hal perseroan terbatas dipailitkan, muncul beberapa permasalahan, yaitu apa yang menjadi kriteria untuk menyatakan direksi telah lalai atau bersalah dalam mengurus perseroan terbatas siapa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21255
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Imran Nating, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
346.078 IMR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nina Noviana, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36891
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
