Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
Seringnys mahkamah konstitusi melahirkan sebuah putusan yang kontroversial mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Salah satu gagasan yang mengemuka untuk membatasi kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu independensinya adalah gagasan mengenai judicial restraint. Gagasan mengenai judicial restraint mengedepankan pembatasan pada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk pembatasan menurut judicial restraint dapat berupa pembatasan berdasarkan...
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Moch Edward Trias Pahlevi, author
After the issuance of the Constitutional Court Decision No.33 / PUU-Xlll / 2015 as the cancellation of the ban on dynastic politics, a number of candidates from the incumbent's relatives advanced in the direct Pilkada and mushroomed up to the 2020 regional elections. The occurrence of kinship politics is not...
Jakarta: Bestuurskunde, 2021
324 BES 1:1 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Dumaria, author
ABSTRAK
Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42372
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Husni Mubarok, author
November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) 2013. Putusan MK di atas merupakan tonggak penting advokasi pluralisme agama di Indonesia. Bagaimana rute dan jalan advokasi terhadap ragam agama, dalam konteks...
Jakarta: Kementerian Agama, 2019
297 JPKG 42:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
KAJ 9:3 (2004) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 11:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 8:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mahkamah Konstitusi yang lahir sebagai salah satu agenda reformasi dalam kekuasaan yudisial masih terus memproses dirinya menjadi sebuah lembaga independen yang berada di garda depan dalam mengawal konstitusi. Sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara konstitusional, posisi lembaga ini jelas dihadapkan dengan pusaran kekuasaan oligarki yang seolah tak pernah lepas dari perjalanan...
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kajian ini mengelaborasi konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian Undang-Undang. Hasil analisis, meliputi: Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai “pertentangan norma”; Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang...
JK 11(1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lumbanraja, Hasan Tua, author
ABSTRAK
Kewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersumber dari atribusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam Konstitusi tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Menurut teori hukum administrasi negara, penerima atribusi...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45983
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
