Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query

Arief Ainul Yaqin, author

Menggagas pelembagaan constitutional question di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar = Initiating the constitutional question institutionalization in Indonesia by expanding the constitutional court's constitutional review authority against the constitution / Arief Ainul Yaqin

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang gagasan pelembagaan constitutional question di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menyertakan pula pendekatan perbandingan di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga constitutional question. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lembaga constitutional question...

2017

T47518

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Victoria Deran, author

Perbandingan Pengaturan Postnuptial Agreement sebelum dan setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Indonesia dan Belanda = Comparison of Postnuptial Agreement between before and after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/ 2015 and Its Legal Effects against Third Parties Based on Indonesian and Dutch Laws.

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan postnuptial agreement...

2017

T48187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Kusumaningrum, author

Multitafsir saat gugurnya Praperadilan dan Perlindungan Hukum pemohon setelah Gugurnya Praperadilan = Multi interpretation of the pretrial s decision and legal protection of the applicant after the pretrial s abort decision

Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Omara, author

Interpreting The Indonesian constitutional court approach in conducting judicial review on cases related to economic and social rights

ABSTRAK
One of the duties of the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi - MK) is to determine whether legislation is consistent with the Constitution. If the MK determines that a statute is inconsistent with the Constitution, it declares that such statute is invalid. In such instance, the MK has the final...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2019

340 UI-ILR 7:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Noersal Samad, author

A case study of American legal culture flexibility: The supreme court's controversial decisions of 1935-1937

INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....

1989

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Sudrajat, author

Implikasi peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator pada uji materiil undang-undang terhadap pProses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUUVI/ 2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) = Implications of Constitutional Court?s Role as Positive Legislator on Judicial Review regarding legislation process in Indonesia. (Case study: Constitutional court judgement No. 10/PUU-VI/2008 regarding domicile requirement for candidates of DPD on law No. 10 Tahun 2008 regarding election)

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42534

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ahmad Fauzi, author

Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Kajian PERPPU No. 1 Tahun 2020). = Ideal Formulation for the Formation of Government Regulations in Lieu of Law (PerPPU Study No. 1 of 2020).

Tesis ini membahas tentang Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kebijakan Presiden dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan kondisi atau parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai “keadaan memaksa” yang memaksa Presiden untuk membentuk Perppu. Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan adanya keadaan atau kebutuhan mendesak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Yunita, author

Akibat hukum kekayaan pt persero sebagai keuangan negara terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013) = Legal consequences of the limited liability PT Persero assets as state finance on the concepts of limited liability company as a (separate legal entity) (study of Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013)

Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45284

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Tugas dan tantangan mahkamah konstitusi di negara-negara transformasi dengan contoh Indonesia

Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005

342.02 JIM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective

The founding of a constitutional court is often an indication of a chosen path of constitutionalism and democracy. It is no coincidence that most of the constitutional courts in East and Southeast Asia were established at the same time as the transition of the countries concerned from authoritarianism to liberal...

United Kingdom: Cambridge University Press, 2018

e20528936

eBooks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian