Ditemukan 310 dokumen yang sesuai dengan query
Dayita Putri Kusumaningrum, author
Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengambil langkah, bagi bank-bank yang masih dapat diselamatkan diberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Servitia. BI menempatkan Bank Servitia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21331
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arif Wicaksono P, author
Unit kegiatan informasi sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan ekspansi perusahaan adalah sangat vital, khususnya informasi yang menggunakan media surat kabar yang lazim disebut iklan. Salah satu jenis iklan yang penting ialah iklan perusahaan (corporate advertising) yang sifatnya untuk kepentingan intern perusahaan sendiri dan hanya menyangkut perusahaan itu saja dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20917
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dini Hayati, author
Sub-lisensi adalah suatu hak bagi pihak licensee untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Namun demikian hak ini baru melekat pada diri lisensee apabila secara tegas diatur dalam perjanjian lisensi antara licensor dan licensee. Jika tidak ditentukan dalam perjanjian, berarti licensee tidak berhak untuk melisensikan lebih lanjut. Lahirnya hubungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20923
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siregar, Zippora BML, author
Tujuan Pembangunan nasional di negara kita adalah untuk mencapai kesejateraan rakyat secara adil dan merata. Tolak ukur kesejateraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu sandang/ pangan dan papan. Maka dari itu rakyat Indonesia sangat memnutuhan pembangunan perumahan sebagai sarana tempat tinggal. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dilain pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20643
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Popy Lelowaty, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20648
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
B. Wahyu Nariswari, author
Didalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara, bidang ekonomi disinggung secara singkat perlunya peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan jasa kepariwisataan. Peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan Jasa Kepariwisataan ini mencakup bermacam-macam segi seperti misalnya paket wisata yang ditawarkan, biaya yang dibayar oleh wisatawan, hubungan hukum antara Biro Penyelenggara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20649
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Erna Yudha Ningsih, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S20595
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mirna Karmila, author
Kejujuran atau itikad baik adalah faktor yang sangat penting: dalam Hukum. Sebagai telah diketahui, tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat sebagian diatur dalam peraturan hukum dan sebagian lagi diatur dalam suatu peraturan yang dibentuk atas persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada hasil perbuatan manusia yang sempurna. Dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20395
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lili Surjani, author
Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian Anjak Piutang paa umumnya dan masalah wanprestasi Klien pada khususnya. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan tehnik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian Klien dengan tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian Anjak Piutang. Dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20397
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andang Perbawanti, author
Perusahaan Umum Pengerukan sebagai suatu badan usaha yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pekerjaan pengerukan, memuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain, yang dikenal dengan nama perjanjian pemborongan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur di dalam :Buku III K.U.H.Per. Ketentuannya terdapat dalam Bab VII...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20399
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
